Reformasi Sistem Pemilu: Apa yang Harus Diubah?

 

Erdina Dwi Marsela

( Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi )

Jambi, 29 Juni 2024 - Selama beberapa dekade, Indonesia telah berupaya keras untuk menyesuaikan sistem pemilihan umum dengan perubahan zaman dan tuntutan demokrasi yang berkembang. Meskipun telah ada berbagai upaya reformasi, sistem pemilu yang ada saat ini masih menghadapi berbagai masalah serius yang dapat merusak kualitas demokrasi dan representasi rakyat. Kini saatnya untuk melakukan evaluasi mendalam dan reformasi sistem pemilu agar menjadi lebih adil dan efektif.

Masalah utama dalam sistem pemilu kita adalah penggunaan metode distrik tunggal (first-past-the-post) dalam pemilihan legislatif. Metode ini menetapkan bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan akan terpilih tanpa memperhitungkan persentase suara yang diterima oleh calon atau partai lain. Akibatnya, representasi di parlemen sering kali tidak mencerminkan dukungan pemilih secara keseluruhan, mengabaikan suara partai-partai kecil dan kelompok minoritas.

Berpindah ke sistem pemilu proporsional dapat menjadi solusi yang lebih adil. Dalam sistem ini, kursi di parlemen dialokasikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh setiap partai. Dengan cara ini, partai yang mendapatkan dukungan lebih besar akan memperoleh jumlah kursi yang sesuai, menjadikan representasi di parlemen lebih mencerminkan dukungan pemilih. Sistem proporsional juga berpotensi meningkatkan keberagaman di parlemen dengan mencerminkan demografi dan kepentingan masyarakat secara lebih akurat.

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan masalah serius yang merusak integritas pemilihan umum di Indonesia. Kurangnya transparansi dalam proses pemilu, dari pencalonan hingga penghitungan suara, membuka peluang untuk praktik-praktik yang tidak etis. Masalah ini merusak kualitas demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.

Penggunaan teknologi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Implementasi sistem pemungutan suara elektronik yang aman dan transparan dapat membantu mengurangi risiko kecurangan dan memastikan hasil pemilu yang lebih akurat. Pengawasan independen oleh lembaga non-pemerintah atau masyarakat sipil yang kredibel juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai proses pemilu dan calon yang ada. Untuk meningkatkan partisipasi, pendidikan pemilih yang efektif sangat diperlukan. Informasi mengenai calon, partai politik, dan mekanisme pemilihan harus disajikan dengan jelas dan dalam format yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Kampanye edukasi pemilih yang komprehensif akan membantu mengurangi kebingungan dan ketidakpastian, serta mendorong pemilih untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi.

Peran partai politik dalam sistem pemilu sangat penting, tetapi sering kali mereka terjebak dalam praktik yang tidak transparan dan inklusif. Proses pencalonan calon legislatif sering kali didominasi oleh kepentingan elit, tanpa memberikan cukup ruang bagi calon dari latar belakang yang beragam. Reformasi dalam partai politik diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas dalam proses pencalonan. Proses pencalonan harus lebih terbuka, memberikan kesempatan yang adil bagi calon dari berbagai latar belakang untuk bersaing, serta memastikan pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel.

Aksesibilitas pemungutan suara adalah isu penting yang sering kali terabaikan. Banyak pemilih, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki disabilitas, menghadapi kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara. Peningkatan aksesibilitas harus menjadi prioritas utama dengan menyediakan lebih banyak lokasi pemungutan suara yang mudah dijangkau serta fasilitas yang ramah penyandang disabilitas. Teknologi seperti pemungutan suara jarak jauh atau pemungutan suara melalui pos juga dapat membantu memastikan bahwa semua pemilih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu, tanpa memandang lokasi atau kondisi mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemilu seharusnya tidak terbatas pada hari pemilihan saja. Masyarakat perlu terlibat dalam berbagai tahap proses pemilu, termasuk pengawasan, diskusi kebijakan, dan evaluasi hasil pemilu. Menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif sangat penting untuk memastikan bahwa beragam kepentingan dan pandangan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemilu. Forum diskusi publik, survei pasca-pemilu, dan program pengawasan pemilu berbasis masyarakat adalah beberapa cara untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Dikutip dari Perludem, reformasi partai politik harus menekankan pada dua hal. Pertama, ketentuan hukum apa yang harus diubah dalam undang-undang partai politik dan pemilu. Kedua, melalui kewenangan lembaga negara mana perubahan ini harus dilakukan.

Reformasi sistem pemilu merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan representasi yang adil bagi semua warga negara. Melakukan transisi menuju sistem pemilu proporsional, meningkatkan transparansi, menyediakan pendidikan pemilih yang lebih baik, mereformasi partai politik, memperbaiki aksesibilitas pemungutan suara, dan mendorong partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan efektif.

Proses reformasi ini memerlukan komitmen dari semua pihak—pemerintah, partai politik, lembaga pemantau, dan masyarakat sipil. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun sistem pemilu yang lebih baik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Sistem pemilu yang lebih baik akan memperkokoh demokrasi, menjadikannya lebih adil dan representatif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.